Potensi Konflik Sosial Berbasisi Agama di Minangkabau

Potensi Konflik Sosial Berbasisi Agama di Minangkabau

 

Dalam kehidupan sosial konflik adalah suatu hal yang melekat dan tak dapat dihindaarkan dalam masyarakat. Konflik merupakan suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidak-harmonisan hubungan sosial di antara anggota kelompok maupun antar kelompok dalam suatu masyarakat. Hal serupa juga terjadi ketika kita memperbincangkan konflik berbasis agama. Ralf Dahrendorf pernah berpen-dapat bahwa setiap elemen atau setiap institusi dalam masyarakat, dalam setiap hal dan karena berbagai sebab, memberikan konstribusi terhadap disintegrasi (perpecahan) sosial. Perbe-daan posisi dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat bisa menjadi faktor yang akan menimbulkan konflik, termasuk dalam hal ini perbedaan jumlah (size) atau kuantitas masyara-kat dalam bentuk pola mayoritas-minoritas.

Daerah Minagkabau (Sumatera Barat) memiliki keanekaragaman suku bangsa (etnik), agama, dan ras. Hal ini tentu memberi banyak konsekuensi. Perbedaan-perbedaan budaya dan agama tidak jarang menimbulkan ketegangan sosial. Satu hal yang tak terelakkan adalah bahwa masing-masing memiliki kecenderungan kuat untuk memegang identitas dalam hubungan antargolongan, budaya dan agama tersebut.

Kecenderungan orientasi ke dalam yang kuat ini merupakan faktor yang dapat mempertajam konflik dan memperluas kesenjangan dan jarak sosial. Persoalan identitas ini pernah diungkap Koentjaraningrat. Menurut-nya, dalam pandangan masyarakat Minangkabau apabila ada orang yang tidak menganut agama Islam maka hal itu merupakan suatu kejanggalan. Pengertian ini juga bagi orang-orang luar Minangkabau yang hidup di daerah Minangkabau. Walaupun dalam kenyataannya kebanyakan orang Minangkabau  mungkin menganut agama Islam secara nominal tanpa melakukan ibadahnya secara sempurna.

Gejala etnosentrisme, prasangka negatif dan perilaku diskriminatif antar etnik baik yang menyangkut agama maupun adat budaya bisa menjadi penghambat dalam interaksi serta pergaulan antarsuku. Gejala ini tidak hanya dalam masyarakat tradisional tapi juga dalam masya-rakat modern sekalipun. Akibat-nya bisa menimbulkan sikap tegang dan bermu-suhan. Hal ini ditegaskan oleh Koentjaningrat yang menyatakan bahwa hubung-an dan interaksi antara para penganut agama dan atau etnik yang berbeda bisa menimbulkan masalah potensi konflik.

Hubungan antara warga umat agama yang berbeda biasanya juga dilatarbelakangi oleh sikap pra-sangka etnik. Selain itu, setiap etnik bisanya sangat terikat pada folkways  masing-masing dan cenderung memegang kuat identitas diri mereka. Keterikatan etnik atas nilai-nilai budayanya berakibat semakin kuatnya rasa “in-group” dan cenderung mere-mehkan kelompok luar.Mereka merasa yakin bahwa keyakinan yang dimilikinya yang paling baik. Sikap ini pada akhirnya akan menimbulkan chauvinisme, intoleransi, oposisi terhadap folkways lain, penghinaan, prasangka, penafsiran sepihak dan sebagainya.

 

Benturan Sosial Berbasis Agama

Perpindahan dan pertemuan antara kelompok penduduk yang berbeda latar belakang sosial budaya di suatu daerah bukannya tidak membawa dampak terhadap kehidupan sosial. Benturan-benturan antara penduduk asli dan penduduk pendatang sangat dimungkinkan terjadi mengingat latar belakang sosial, budaya dan agama di antara kelompok-kelompok tersebut berlainan atau bahkan bertentangan satu sama lain. Benturan   sosial budaya dan agama tersebut tentu saja akan menimbulkan konflik sosial  tidak segera saling dipertemukan dan dikelola untuk merumuskan konsensus bersama agar terwujud integrasi sosial.

Begitu pula halnya dengan kondisi kehidupan sosial yang terjadi di Minangkabau antara penduduk asli dengan etnik penda-tang. Karena karakteristik sosial masyarakat Minang dalam banyak hal yang berbeda dengan karakteris-tik sosial para pendatang, maka tidaklah mengherankan bila dalam proses kehidupan sosial kurang terjadi kohesivitas. Sebaliknya potensi konflik sosial antara kedua belah pihak sewaktu-waktu dapat mengarah kepada konflik terbuka.

Meskipun konflik-konflik sosial yang terjadi selama ini masih bersifat laten namun bukan berarti bahwa konflik itu akan pernah terjadi. Benih-benih konflik masih muncul secara laten  yakni berupa  prasangka  atau  persepsi  negatif antara kedua kelompok etnik. Kondisi seperti inilah yang sering merupakan sumber potensial terjadinya konflik manifes seperti yang pernah terjadi pada era sebelum tahun 1980-an.

Secara umum dapat dikatakan ,konflik terbuka belum pernah terjadi. Paling-paling hanya melibat-kan beberapa anggota kaum dan itu pun hanya sering terjadi pada era sebelum tahun 1970-an contohnya antara etnik Minang dan Nias. Penyebabnya kadang-kadang kelihatan begitu sepele seperti saling mengejek dari masing-masing pihak dengan ungkapan-ungkapan stereotype. Namun karena sudah disertai oleh faktor-faktor lain seperti prasangka negatif terhadap masing-masing kelompok terutama dari kelompok etnik Minang, maka konflik pun mudah muncul.

Kesan dan prasangka negatif dalam kasus Nias dan Minang di atas  seolah-olah sudah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi di kalangan orang-orang Minang. Dalam pandangan orang-orangMinang orang-orang Nias sudah menjadi stereotype. Apabila terjadi perkawinan campur dengan orang Nias maka pada umumnya mereka dikucilkan dari keluarga bahkan dari adat, meskipun orang Nias tersebut sudah memeluk agama Islam. Bila seandainya terjadi konflik antara kedua kelom-pok, biasanya orang-orang etnik Minang lebih banyak mendiamkan saja persoalan tersebut dan menga-lah karena merasa tidak mampu “melawan” dan trauma dengan peristiwa-peristiwa masa dahulu.

Penggunaan bahasa daerah Nias dalam pergaulan sehari-hari di antara sesama etnik Nias kadang-kadang juga bisa menjadi sumber konflik (pertengkaran) terutama bila digunakan dalam lingkungan di mana terdapat orang-orang etnik Minang. Kadang-kadang pengguna-an bahasa daerah Nias ini sering dijadikan kambing hitam dan menyulut pertengkaran. Memang  orang-orang Minang kelihatan begitu mengagungkan pemakaian bahasa Minang di kalangan orang-orang Minang. Bahkan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang dinilai kurang etis dan sering menjadi bahan olokan dan sindiran.

Upaya meredam konflik ini telah dilakukan oleh para pemimpin adat. Kedua belah pihak memang memi-liki sikap toleransi dan sifat sering mengalah. Melalui pengarahan-pengarahan yang ada mereka mampu meredam emosi anggota kelompok masing-masing. Mereka dianggap memiliki cara yang cukup efektif untuk menghindari timbul-nya konflik antara kedua kelompok.

Faktor lain yang menjadi penye-bab timbulnya konflik antara kedua belah pihak adalah masalah agama. Bagi masyarakat etnik Minang, agama Islam dan adat mempunyai kaitan yang erat dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Hal ini dapat dilihat dan tercermin dalam ungkap-an adat mereka antara lain bahwa adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (adat yang berdasarkan kepada syara’ dan syara’ itu berda-sarkan kepada kitab Allah atau ajaran-ajaran agama Islam).

Terpisahnya pemukiman orang-orang etnik Nias dengan pemukim-an orang etnik Minang juga diang-gap menghambat integrasi sosial. Penduduk etnik Nias pada umum-nya bermukim di daerah perbukitan sedangkan penduduk etnik Minang banyak yang bermukim di daerah dataran rendah. Dengan terpisahnya pemukiman kedua kelompok akan semakin mengurangi kontak atau komunikasi sosial antara kedua kelompok dan dengan sendirinya akan semakin sedikit waktu untuk saling berdialog dan mengintegrasi-kan diri. Kondisi seperti ini akan dapat menyuburkan munculnya prasangka-prasangka sosial antar kedua kelompok etnik.

 

Mekanisme dan Model Pengelolaan Konflik

Konflik sosial budaya yang terjadi sebenarnya dapat dinetrali-sir dengan menciptakan konsen-sus-konsensus. Hal ini bisa dilakukan apabila diciptakan toleransi-toleransi melalui proses komunikasi antara penduduk  asli  dan penduduk  pendatang.  Konsensus ini pada gilirannya akan dapat mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat dan kelompok. Sehingga setiap kete-gangan dan penyimpangan yang terjadi akan selalu dapat dicarikan rujukannya di dalam konsensus yang telah disepakati bersama. Dengan demikian konflik yang terjadi tidak akan menjurus ke arah kekerasan dan integrasi sosial budaya akan dapat tercapai.

Namun kenyataannya dialog antara kelompok pemeluk Islam dan  Kristen  dalam  rangka  mendekatkan jurang  pemisah  dan mengintegrasikan kedua belah pihak boleh dikatakan sangat jarang terutama pada tingkat pemimpin sosial mereka. Hal ini tentu saja akan menyebabkan semakin kurang harmonisnya hubungan sosial kedua belah pihak. Oleh karena itu, upaya yang sebaiknya ditempuh adalah melalui mekanisme dialog antara kedua belah pihak secara terbuka, baik melalui forum-forum  resmi seperti  seminar dan  diskusi,  maupun  melalui pertemuan-pertemuan informal pada tingkat pemimpin masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

Di samping itu perlu pula lebih digiatkan dialog-dialog melalui atau antar organisasi kemasyara-katan lintas agama dan etnik. Dengan dialog yang jujur dan terbuka diharapkan akan tumbuh saling pengertian dan akan memupus prasangka dan kecuri-gaan yang terjadi. Komunikasi sosial semacam ini tentu akan saling menguntungkan kedua belah pihak serta bisa dijadikan rujukan dalam rangka menjalani kehidupan sosial bersama.

Dalam tingkat budaya, kiranya perlu pula dipikirkan mekanisme lain, yakni dihidupkan dan digalakkannya kembali pola hubungan Mamak-Kemenakan terutama di kalangan masyarakat etnik Minang. Melalui pola ini sedikit banyaknya bisa diharapkan pembinaan agama, budaya, dan akhlak yang lebih intensif dari para mamak terhadap para kemenakan keponakan).

Dalam kaitannya dengan masyara-kat dari etnik luar Minang, perlu pula dikembangkan pola pembauran Malakok yakni pola pembauran yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat Minang di mana orang-orang dari etnik luar (selain Minang) dapat diterima secara adat menjadi warga dan diakui sebagai bagian dari orang Minang melalui suatu upacara adat. Dalam hal ini orang-orang etnik luar tersebut diharuskan mengadakan upacara adat dengan cara membayar uang adat, biasanya dalam bentuk emas, dan menyembelih hewan kor-ban, biasanya kerbau. Dengan melalui upacara seperti ini maka orang luar etnik Minang tersebut akan diperlaku-kan dan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam adat Minang. Melalui pola pembauran ini diharapkan benturan-benturan nilai budaya dan agama dapat dinetralisir dan diminimalisasi.

Penutup

Kurangnya dialog dan keterbukaan antara kelompok-kelompok yang berkonflik pada dasarnya hanya akan memperlama masa konflik dan akan ikut menghambat proses integrasi sosial. Di samping  itu, suatu masyarakat  yang  memiliki fanatisme agama dan budaya yang terlalu berlebihan cenderung memiliki sikap prasangka (prejudice) terhadap masyarakat penganut agama dan budaya lain. Gejala sikap prejudice atau prasangka etnik  baik yang menyangkut agama maupun adat budaya, bisa menjadi penghambat dalam interaksi serta pergaulan antar suku bangsa dan pemeluk agama bahkan bisa menimbulkan konflik. Karenanya menjadi penting bagi masing-masing kelompok yang terlibat konflik untuk mengembangkan dan membina sikap keterbukaan dan saling menghilangkan prasangka negatif dengan memperbanyak dialog antara kedua belah pihak. Di sinilah pentingnya fasilitasi negara untuk mendorong usaha ini serta menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang diaolog. Di samping itu perlu juga dibentuk pola-pola hubungan “bertali budi” atau “bertali emas” dan pembauran “malakok” untuk mendukung integrasi di antara kedua kelompok etnik tersebut.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: